21/06/2018
Selasa, 20 Agustus 2013 | 18:27
jejak - antara

Menyeleksi Wakil Rakyat Yang Mewakili

Menyeleksi Wakil Rakyat Yang Mewakili
Ilustrasi/ANTARA

OTDANEWS.COM, Bengkulu - Bakal calon anggota legislatif baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota serta DPD RI belakangan kian genjar bersosialisasi termasuk memanfaatkan momentun Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini.

Akibatnya, banyak spanduk dan baliho yang dibuat mereka mengucapkan selamat berpuasa dan Lebaran, namun dibarengi dengan foto, partai pengusung serta nama dan nomor urutnya pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.

Aksi pasang atribut tersebut, juga mendapat tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warga Bengkulu mengharapkan pihak terkait menertibkan spanduk dari partai atau bakal calon anggota legislatif yang memanfaatkan momentun Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1434 Hijriah.

"Masih banyak spanduk terpampang dengan menyebutkan selamat puasa dan Idul Fitri dari partai serta bakal caleg yang terpasang di sejumlah sudut Kota Bengkulu," kata M Zaini, warga Bengkulu di Kota Bengkulu.

Ia mengharapkan pihak terkait baik dari panitia pengawas pemilu, KPU, polisi pamong praja, dan yang terpenting partai atau bakal calon anggota legislatif (caleg) tersebut untuk menurunkannya.

"Ucapan tersebut jelas ada maksudnya. Sebab, memasang foto disertai keterangan bakal caleg dari partai tertentu dengan dapil nya," kata dia.

Warga lainnya, Ferryanto, asal Curup yang tinggal di Kota Bengkulu mengatakan, kondisi kota tersebut agak terkotori oleh penampatan spanduk tidak semestinya.

"Di mana ada tempat strategis di situ dipasang spanduk. Bahkan ada salah satu baliho dari anggota DPRD Kota Bengkulu yang semestinya permanen di lokasi tersebut. Sebab, ketika kota ini ulang tahun ia pun mengucapkan begitu pula dengan puasa ini," ungkapnya.

Ia pun mengharapkan pemerintah kota setempat lebih tegas dalam menertibkannya, bahkan bila perlu dikutip biaya sesuai dengan aturan yang ada.

"Untuk memasang spanduk kan ada izin. Karena ini sifatnya propaganda bisa dikutip biaya untuk pemasukan kas kota," ucapnya.

Pantauan pada sejumlah di tepi persimpangan jalan menjadi lokasi strategis pemasang spanduk partai atau bakal caleg dilengkapi dengan foto mereka.

Termasuk juga Ketua DPP PAN beserta Ketua DPW PAN Bengkulu turut mengucapkan selamat Idul Fitri disertai foto-foto.

Di Simpang Lima Kota Bengkulu, terdapat larangan memasang spanduk atau apa pun jenisnya pemasang agak ke pinggir dari lokasi tersebut karena letak lokasi itu cukup strategis, sehingga jadi rebutan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Irwan Syaputra mengatakan 99 persen daftar calon sementara untuk DPRD tingkat provinsi dan DPD RI akan menjadi daftar calon tetap.

"Sudah dipastikan 99 persen daftar calon sementara DPRD dan DPD final menjadi calon tetap karena hari ini masa tanggapan masyarakat berakhir," katanya di Bengkulu.

Saputra mengatakan, setelah delapan orang calon anggota DPRD provinsi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan sudah dicoret dari daftar calon, empat caleg sudah diganti oleh partai pengusung.

Sementara empat calon anggota legislatif lainnya tidak diganti oleh partai pengusung, sehingga otomatis nomor urut yang dibawah TMS akan naik sehingga nomor urut terakhir kosong.

Menurutnya, hingga hari terakhir masa tanggapan masyarakat untuk caleg DPRD provinsi, KPU tidak menerima tanggapan.

Sedangkan untuk calon anggota DPD, KPU menerima tanggapan kepada tiga calon atas nama Cupli Risman, Hamim Wicaksono dan Djatmiko.

Tanggapan terhadap tiga calon DPD ini sudah diklarifikasi oleh calon anggota DPD yang bersangkutan.

Menurut Zainan, jika masih ada tanggapan dari masyarakat dan caleg yang bersangkutan terbukti bermasalah, maka KPU akan melakukan pencoretan.

"Kalau sudah dicoret maka tidak bisa diganti lagi sebab masa pengajuan pengganti calon sudah habi, jadi dibiarkan kosong," katanya.

Sementara calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Seluma atas nama Okti Fitriani yang dicoret oleh KPU setempat dan berniat membawa masalah tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menurutnya sudah sesuai jalur.

"Bagi yang ingin melapor ke DKPP silakan saja karena itu memang jalur yang tepat," katanya.

Namun, menurutnya, Komisioner KPU Kabupaten Seluma sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai prosedur dan aturan.

Ia mengatakan KPU Kabupaten Seluma atas supervisi KPU provinsi sudah menjalankan Peraturan KPU No 7 tahun 2013 tentang pencalonan DPRD dan DPD khususnya pasal 19 hurup I junto pasal 21 ayat 2 yang dipertegas dengan Surat Edaran KPU.

Sedangkan untuk Kota Bengkulu, Ketua KPU setempat Darlinsyah mengatakan 519 orang yang masuk dalam daftar calon sementara untuk DPRD Kota Bengkulu akan menjadi daftar calon tetap.

"Setelah melalui masa tanggapan masyarakat maka dapat dipastikan mereka akan jadi DCT yang akan kami tetapkan pada tanggal 22 Agustus nanti," kata dia.

Menurut dia sebanyak 519 orang dalam DCS telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi DCT termasuk daftar calon pengganti DCS tidak memenuhi syarat yang telah dicoret dari daftar.

"Setelah memenuhi syarat termasuk daftar calon pengganti yang diajukan partai. Seperti dua calon dalam DCS dari PKPI yang dicoret karena mendapat tanggapan dari masyarakat bahwa orang itu melupakan pegawai BUMN dan satunya masih terdaftar di partai lain. Setelah dicoret, mereka mengajukan pengganti dan penggantinya memenuhi syarat sebagai DCS," kata dia.

DCS yang akan ditetapkan menjadi DCT, kata dia, tidak genap dari jumlah keseluruhan daftar calon oleh karena pencoretan satu calon dalam DCS.

"Seharusnya daftar calon untuk tingkat Kota Bengkulu itu sebanyak 520 orang, tetapi pada waktu tanggapan masyarakat satu calon dalam DCS dari PDIP dilaporkan tersangkut kasus hukum yang hukumannya lebih dari lima tahun, sehingga kami mencoretnya dari daftar," kata dia.

Pencoretan satu DCS dari partai PDIP itu, menurut dia, tidak diikuti dengan pengusulan daftar calon pengganti oleh partai tersebut.

"Mereka tidak mengusulkan pengganti ke KPU Kota sampai hari terakhir masa tanggapan masyarakat, dari partai itu sendiri yang membiarkan kekosongan satu kuota untuk DCS mereka," kata dia.

Sedangkan daftar calon yang dicoret dari DCS, menurut dia, menerima keputusan KPU Kota Bengkulu.

"Sa mpai sekarang belum ada yang menggugat, mereka menerima karena mereka memang tidak lolos secara administratif karena terganjal beberapa syarat untuk menjadi DCS," ujarnya.

Pengaduan Warga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menindaklanjuti laporan lisan dari warga setempat soal kelengkapan berkas persyaratan dua calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014 di daerah itu.

"Kami sudah cek ternyata ZL calon legislatif untuk DPRD setempat saat ini tidak lagi menjabat sebagai ketua Badan Perwakilan Desa (BPD)," kata Ketua KPU Kabupaten Mukomuko Azhari.

Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, ZL ternyata sudah tidak menjabat sebagai ketua BPD di wilayahnya pada 2012.

Sebelum itu, ia mengakui jika ZL menjabat sebagai ketua BPD di wilayahnya, sedangkan pengaduan dari warga terkait status ZL itu karena yang bersangkutan masih mengaku sebagai ketua BPD.

"Itu hanya pengakuan dari ZL saja termasuk keterangannya di media cetak namun saat ini yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai ketua BPD di wilayahnya," katanya.

Terkait dengan aduan lainnya, katanya, seorang caleg yang bertugas di Kantor Perpustakaan Daerah (Perpusda) setempat bukan berstatus sebagai honorer yang digaji dengan sumber dana dari APBD.

"Dia bekerja di Kantor Perpusda itu bukan selaku honor daerah yang digaji dari APBD, tetapi tenaga kerja sukarela (TKS) yang tidak menerima gaji dari instansinya," ujar dia.

Berdasarkan hasil pengecekan sesuai dengan pengaduan dari masyarakat itu, ia menilai tidak ada lagi permasalahan dengan dua calon anggota legislatif (caleg) itu.

Mereka, katanya, tidak harus melengkapi syarat sesuai aturan dari KPU.

"Pencalonan keduanya tidak ada masalah lagi dan mereka tetap bertahan sebagai caleg untuk persiapan masuk dalam daftar calon tetap (DCT) untuk Pemilu 2014 di daerah ini," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu membuka posko pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilu Legislatif.

"Kami membuka posko pengaduan masyarakat tentang Pemilu Legislatif, mulai 8 Agustus hingga 22 Agustus 2013," kata Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan.

Ia mengatakan pembukaan posko tersebut juga sebagai antisipasi banyaknya gugatan yang akan disampaikan oleh para calon legislatif setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Bengkulu.

Posko yang akan dibuka hingga 22 Agustus 2013 tersebut khusus untuk mengantisipasi sengketa penetapan DCT.

"Sedangkan pegaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran dan tahapan akan tetap dibuka hingga Pemilu," tambah Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu ini.

Ia mengimbau saat penetapan DCT oleh KPU Provinsi Bengkulu, persoalan yang muncul agar disampaikan ke Bawaslu untuk diproses sesuai aturan berlaku.

"Bawaslu punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh caleg dan KPU dengan cara mediasi, kalau mediasi gagal maka akan diselesaikan dengan ajudikasi," tuturnya, menerangkan.

Jika dalam proses media, ajudikasi atau keputusan melalui peradilan semu, akan dilanjutkan ke PTUN.

Sebanyak empat orang petugas Bawaslu akan menerima setiap laporan masyarakat dan calon anggota legislatif.

"Sejak dibuka pada 8 Agustus 2013, belum ada laporan yang masuk, kami perkirakan setelah penetapan DCT," ucapnya.

Namun, tentang pelanggaran Pemilu menurutnya terdapat 15 pelanggaran yang didata Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Jenis pelanggaran antara lain pemasangan atribut kampanye oleh partai politik peserta Pemilu 2014.

"Kami sudah melayangkan teguran kepada partai politik yang melanggar aturan," ujarnya.

Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu akan memublikasikan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon anggota legislatif asal daerah tersebut.

"Publikasi akan dilakukan lewat situs resmi KPID dan media lainnya," kata Ketua KPID Provinsi Bengkulu Fajri Ansyori.

Ia mengatakan, tujuan publikasi caleg yang melanggar aturan kampanye tersebut agar masyarakat mengetahui caleg yang menaati aturan.

Selain itu, publikasi pelanggaran itu juga agar KPU dan Bawaslu mengambil tindakan terhadap caleg yang bersangkutan.

"Kami memberi sanksi kepada penyelenggara penyiaran, sedangkan caleg yang melanggar menjadi tanggungjawab KPU dan Bawaslu," tambahnya.

Sebelum memasuki masa kampanye resmi yang dijadwalkan KPU Provinsi Bengkulu, setiap aktivitas yang mengarah pada kategori kampanye di televisi dan radio akan diawasi KPID.

Jadwal kampanye resmi yang diperkirakan akan dilaksanakan pada Maret 2014, kampanye caleg di televisi dan radio maksimal 10 kali per hari.

Durasi iklan kampanye untuk televisi selama 30 detik per sekali tayang, dan untuk radio selama 60 menit.

"Seluruh caleg memiliki hak yang sama untuk diiklankan, jangan karena calegnya kaya, maka porsinya lebih," katanya.

Ansori mengatakan pengawasan kampanye oleh lembaga penyiaran sudah dikoordinasi dengan Bawaslu dan KPU.

Terkait pembagian sembako pada Ramadhan lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Parsadaan Harahap mengatakan hal tersebut termasuk pelanggaran pemilu.

"Selama bulan puasa banyak calon legislatif membagikan sembako, itu sudah termasuk pelanggaran pemilu," katanya.

Pembagian sembako oleh calon anggota legislatif telah dilakukan di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejanglebong.

Menurutnya sejak ditetapkannya partai politik perserta pemilu oleh KPU RI pintu untuk berkampanye bagi partai dan caleg sudah dibuka.

"Tapi sifatnyat tidak boleh mengajak dan larangannya sesuai dengan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2013," tuturnya.

Divisi Pengawasan dan Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan mengatakan caleg yang membagikan sembako sudah tentu meminta dukungan karena yang bersangkutan menjadi caleg.

"Tapi pelanggaran tersebut baru bisa dibuktikan jika ada yang melaporkan dan harus ada barang buktinya di lapangan," ujarnya.

Ia mengatakan untuk mendapatkan anggota legislatif yang berkualitas memang menjadi tanggungjawab bersama, namun dengan cara yang benar.

Pembagian sembako dapat dipidana sebab ada unsur politik uang, apalagi mempengaruhi pemilih.

"Apabila terbukti maka ada sanksinya, dan kami sudah rakor dengan tim penegakan hukum terpadu," katanya.

Kini dan nanti ketika di bilik suara, tinggal wargalah memilih siapa wakil yang benar benar bisa mewakili dan menyalurkan aspirasi nantinya.

Dibaca : 1288 kali